SUMBA BARAT DAYA – Gelombang desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) semakin menguat. Kali ini, tekanan datang dari Barisan Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Timur (BPH NTT) yang menilai adanya indikasi serius penyimpangan anggaran di sejumlah sektor strategis.
Ketua BPH NTT, Fadli Maulana, dalam konferensi pers pada Minggu (12/4/2026) menyampaikan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran DAK, khususnya pada sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
“Dugaan korupsi di daerah kami semakin merajalela dan belum tersentuh hukum. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Fadli.
Ia mengungkapkan, salah satu sorotan utama berada pada anggaran DAK sektor pertanian yang nilainya mencapai sekitar Rp13 miliar. Selain itu, pengelolaan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai sarat masalah.
BPH NTT berencana melaporkan sejumlah pejabat daerah yang diduga terlibat, mulai dari kepala dinas terkait, pejabat teknis, hingga kepala daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
