Visioner Indonesia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut jabatan Ketua DPRD harus dilakukan sesuai mekanisme internal lembaga, bukan melalui desakan demonstrasi.
“Rakyat Sulawesi Tenggara membutuhkan solusi dan kerja nyata, bukan kegaduhan politik yang justru menghambat jalannya pembangunan,” tegas Akril.
Menurut Akril, DPRD adalah lembaga politik yang setiap keputusannya melalui proses kolektif. Karena itu, menilai kinerja seorang Ketua DPRD perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari satu isu yang berkembang.
“Tentu semua aspirasi masyarakat penting, tetapi mari kita dorong penyelesaian melalui jalur yang konstruktif. Dengan begitu, semangat perubahan yang diusung mahasiswa bisa terwujud tanpa menimbulkan instabilitas politik di daerah,” tambahnya.
Visioner Indonesia berharap agar semua pihak dapat menjaga suasana kondusif di Sulawesi Tenggara. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan dengan cara yang membangun dan membuka ruang kolaborasi.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan politik yang sehat dan solutif, bukan sekadar konfrontatif,” tutupnya.
