Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia Akril Abdillah menyebutkan bahwa langkah ANTAM mencerminkan komitmen korporasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. “Kami mengapresiasi ANTAM yang memilih mendahulukan kelestarian alam Raja Ampat ketimbang kepentingan jangka pendek. Ini adalah contoh bagaimana korporasi BUMN seharusnya bersikap dalam menghadapi isu lingkungan,” ujarnya.
Sebagai informasi, dari lima perusahaan tambang yang memiliki izin usaha di wilayah Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang izinnya tidak dicabut pemerintah. Empat perusahaan lainnya PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan akhirnya dicabut izinnya berdasarkan hasil tinjauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan pemerintah didasari oleh arahan langsung Presiden Joko Widodo setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Ia menyebut bahwa kegiatan PT Gag Nikel pun berada jauh dari kawasan wisata utama Raja Ampat, yakni sekitar 30–40 kilometer dari Pulau Piaynemo.
Visioner Indonesia berharap bahwa momentum ini bisa menjadi titik balik bagi seluruh pelaku industri tambang untuk semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan konservasi lingkungan, terutama di kawasan-kawasan strategis nasional seperti Raja Ampat.
