Rocky juga menyatakan dirinya “anti-power” dan “anti-surplus kekuasaan.” Ia menegaskan bahwa usulannya adalah logika pribadi, bukan pernyataan resmi Wantimpres. Namun, pertanyaan logisnya: jika benar anti-power, mengapa menerima jabatan Wantimpres? Bukankah Wantimpres adalah bagian dari kekuasaan? Dan jika benar usulannya adalah logika pribadi, mengapa ia juga menyampaikannya di panggung publik seperti ILC? Bukankah panggung publik adalah ruang kekuasaan? Romadhon menilai ini bukan serangan, melainkan refleksi. “Rocky yang suka bertanya, pasti senang dipertanyakan. Ini bukan kritik, ini logika,” tegasnya.
Pertanyaan ketiga: Jika benar ingin mencegah kemarahan publik, mengapa terus berbicara di ruang publik? Bukankah setiap pernyataannya justru memperbesar kemarahan? Rocky adalah tokoh yang paham betul efek media. Setiap kalimatnya dikutip, dibagikan, dan menjadi viral. Jika tujuannya mencegah amuk massa, bukankah diam adalah pilihan yang lebih elegan? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan logika. Di ILC, ia bicara. Di podcast, ia bicara. Di media sosial, ia bicara. Semua tahu efeknya.
Yang menarik, Rocky juga menyebut bahwa putusan MK “telah membuktikan” Gibran tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya. Namun, MK tidak pernah menyatakan demikian. MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil. MK tidak membatalkan status Gibran. Ini bukan soal siapa yang benar, tetapi soal membaca putusan secara utuh. Romadhon mengingatkan, “Mengubah ‘tidak ditemukan’ menjadi ‘tidak memenuhi’ adalah tafsir politik, bukan putusan hukum. Publik berhak tahu perbedaannya,” ujarnya.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Rocky adalah bagian dari tradisi kritik yang sah dalam demokrasi. Ia tidak salah karena berbicara. Namun, setiap pernyataan publik harus bisa diuji dengan logika. Jika logika “mundur lebih terhormat” diterapkan secara konsisten, maka semua pejabat yang dikritik harus mundur. Jika logika “Prabowo harus dipisahkan” diterapkan, maka kita harus bertanya siapa yang memilih. Jika logika “anti-power” diterapkan, maka kita harus bertanya mengapa menerima jabatan Wantimpres.
Romadhon menutup dengan pesan bijak. “Mari kita baca setiap pernyataan dengan jernih, bukan dengan emosi. Stabilitas nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Kritik boleh, tapi jangan sampai menjadi senjata yang memanaskan situasi. Publik Indonesia cerdas, mereka mampu membedakan logika dan retorika,” pungkasnya.
