Harmonisasi hubungan antardaerah ini dinilai sangat strategis. Selain memberikan kepastian hukum, kesepakatan ini membuka jalan bagi percepatan asistensi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sultra maupun Kabupaten Buton Selatan yang sempat tertunda.
Menyambut baik solusi dari pemerintah pusat, kedua gubernur sepakat untuk menindaklanjuti arahan Mendagri secara dialogis dan berlandaskan hukum.
“Kami berkomitmen segera menyelesaikan persoalan batas wilayah dan pemanfaatan pulau ini secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat, sambil tetap menjaga hubungan baik antar daerah,” ujar Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
Untuk mematangkan kesepahaman ini, pembahasan lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada Jumat (20/2/2026) di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Agenda pertemuan akan difokuskan pada pendalaman aspek administratif, sinkronisasi tata ruang, dan finalisasi draf kesepakatan bersama demi menjamin kepastian regulasi.
