SUMBA BARAT DAYA — Tekanan terhadap penanganan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus meningkat. Lima kelompok tani penerima manfaat kini secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pertanian SBD terkait polemik yang telah berlarut-larut tanpa kejelasan.
Desakan ini muncul setelah berbagai upaya yang dilakukan kelompok tani—mulai dari mendatangi Dinas Pertanian, Inspektorat, hingga melapor ke Bupati—tidak membuahkan hasil konkret. Mereka menilai ada indikasi kuat praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran yang disebut mencapai Rp9,5 miliar untuk 32 kelompok tani.
Pemeriksaan Berulang, Hasil Tak Pernah Dibuka
Kelompok tani mengungkapkan bahwa Inspektorat SBD telah melakukan pemeriksaan lapangan sebanyak tiga kali, masing-masing pada 4 September 2024, 9 April 2025, dan 14 Oktober 2025. Namun hingga kini, hasil audit tersebut belum pernah dipublikasikan secara resmi.
“Kami sudah diperiksa berkali-kali, bahkan diminta melanjutkan pekerjaan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan hasilnya. Ini yang membuat kami curiga,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran sistematis, bahkan indikasi penutupan kasus oleh pihak-pihak tertentu.
Dugaan Keterlibatan Pejabat
Dalam pernyataannya, kelompok tani menyebut sejumlah pihak yang diduga terlibat, mulai dari Kepala Dinas Pertanian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Inspektorat. Mereka menilai persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terindikasi sebagai “permainan terstruktur”.
“Kami menduga ada upaya melindungi pihak tertentu. Karena setiap kami bertanya, jawabannya selalu sama: tunggu hasil Inspektorat,” kata salah satu petani.
Bahkan, laporan resmi kepada pemerintah daerah tidak menghasilkan langkah tegas, selain menunggu hasil audit yang tak kunjung selesai.
