‎Kapolres Muna Berhasil Kawal Aksi Cipayung Plus, “Muna Damai” Tercipta Tanpa Gesekan

JAKARTA, — Aksi Aliansi Cipayung Plus (PMII, HMI, GMNI) di depan kantor DPRD Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Jumat (5/9) pagi berjalan lancar, tertib, dan penuh kekeluargaan. Demonstrasi yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bertajuk “Muna Damai”, pembuatan video dokumenter, serta foto bersama itu berlangsung tanpa gesekan dan menunjukkan sinergi antara aparat keamanan, unsur Forkopimda, dan perwakilan massa.
‎
‎Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, diketahui memimpin langsung pengamanan di lapangan. Pendekatan yang menekankan komunikasi persuasif dan koordinasi intens dengan perwakilan mahasiswa serta unsur pemerintahan daerah menghasilkan suasana yang kondusif sehingga proses penyampaian aspirasi berjalan terstruktur dan produktif.
‎
‎Dalam menanggapi jalannya aksi dan hasil akhir deklarasi, pernyataan apresiatif datang dari kalangan Pengurus Besar organisasi mahasiswa.
‎
‎”Kehadiran dan kepemimpinan aktif Kapolres menjadi faktor penentu sehingga kegiatan dapat ditutup dengan kesepakatan bersama tanpa hambatan. Kami mengapresiasi langkah profesional dan humanis yang ditunjukkan pihak kepolisian. Pendekatan yang dipilih Kapolres Indra Sandy memberi ruang bagi dialog konstruktif tanpa mengorbankan ketertiban publik,” ujar Direktur Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) PB HMI, Muhamad Ramadan Sawal, di Jakarta, (6/9/2025).
‎
‎Menurut Pitra, sapaan akrabnya, deklarasi ‘Muna Damai’ harus dijadikan pijakan untuk tindak lanjut yang nyata dan transparan; aspirasi mahasiswa perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas.
‎
‎“Catatan lapangan menunjukkan bahwa pola pengamanan di Muna menempatkan keselamatan warga dan penghormatan terhadap hak berkumpul sebagai prioritas. Koordinasi cepat antar-pihak dan komunikasi terbuka dengan perwakilan massa memungkinkan proses dialog yang efektif, sehingga penyampaian tuntutan dapat berjalan tanpa insiden, ” tegasnya.
‎
‎Lebih jauh, Pitra juga menyebutkan bahwa penandatanganan deklarasi dan dokumentasi publik dipandang sebagai bukti komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas daerah.
‎
‎“Keberhasilan pengawalan ini mengukuhkan posisi AKBP Indra Sandy sebagai figur yang mampu mengelola dinamika aspirasi publik dengan pendekatan yang proporsional dan solutif. Model pengamanan yang mengedepankan dialog menjadi contoh bagi penanganan aksi serupa di masa mendatang: aparat berperan sebagai fasilitator ruang publik yang aman, bukan sekadar pengawas, ” tambahnya.
‎
‎Momentum damai tersebut diharapkan dapat berlanjut ke tahap tindak lanjut yang konkret dari pihak-pihak berwenang. “Kami berharap semua pihak baik itu pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi mahasiswa dapatmempertahankan komunikasi ini agar hasil deklarasi dapat diimplementasikan secara akuntabel,” pungkasnya.