Selain masalah keselamatan, Kamasta juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam layanan logistik DAMRI. Publik dinilai tidak mendapatkan kejelasan terkait dasar perhitungan tarif pengiriman barang.
“Celakanya di sini ruang penyimpangan terbuka. Timbangan hanya formalitas, tapi masyarakat tetap dibebani harga mahal. Sebagai perusahaan milik negara, mestinya DAMRI memberikan layanan logistik yang terjangkau,” jelas Akril.
Kamasta juga mencatat adanya praktik tidak sehat di jalur Kendari–Muna–Mawasangka, mulai dari pelanggaran prosedur menaik-turunkan penumpang hingga dugaan manipulasi barang kiriman.
Dengan sederet persoalan tersebut, Kamasta menilai GM DAMRI Cabang Kendari gagal menjalankan tugas. Akril mendesak agar Perum DAMRI pusat segera melakukan evaluasi dan bersih-bersih internal.
“Transportasi milik negara seharusnya berpihak kepada masyarakat, bukan menjadi beban. Jalan satu-satunya adalah mencopot GM yang tidak mampu menjaga integritas pelayanan,” pungkasnya.
