BUTON SELATAN – Bupati Buton Selatan, Muh. Adios, kembali menjadi buah bibir. Setelah isu dugaan pemalsuan ijazah menyeruak, kini namanya juga dikaitkan dengan praktik mafia proyek di lingkup pemerintah daerah. Dua persoalan ini menempatkan Adios dalam sorotan tajam publik.
Kisah bermula dari upaya legalisasi ijazah Adios. Dokumen yang semestinya sederhana untuk diverifikasi justru penuh tanda tanya. SMA Mutiara Baubau, tempat ia mengajukan legalisasi, menolak karena tak menemukan arsip atas namanya.
Langkah berikut ke KCD Pendidikan Baubau juga kandas, sebab nomor ijazah tak terdaftar di Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) milik Kemendikbud. Bukannya menempuh jalur resmi ke provinsi atau sekolah asal, Adios malah mencoba mengurus di Dinas Pendidikan Kota Baubau prosedur yang jelas-jelas keliru.
Sejauh ini, sang bupati memilih bungkam. Diamnya justru mempertebal kecurigaan publik soal keaslian ijazah yang dipakainya ketika maju pilkada.
Belum reda isu ijazah, organisasi Mahasiswa Anti Rasua (MAR) menambah tekanan. Mereka menyerahkan dokumen dugaan praktik pengaturan proyek ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Koordinator MAR, Ramadhan, bukti yang mereka pegang cukup kuat untuk menyeret Bupati Adios ke meja pemeriksaan. Contohnya proyek rehabilitasi Pelabuhan Batu Atas senilai Rp1,45 miliar dan pembangunan ruang kelas di SDN 3 Jaya Bakti, yang dinilai sarat rekayasa tender.
