JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk resmi kembali berstatus Persero efektif 13 Februari 2026 melalui Keputusan Menteri Hukum dengan nomor registrasi KMH AHU-0008546. Status ini menegaskan mandat Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 yang mengamanatkan penguatan pengawasan negara atas perusahaan strategis nasional.
Langkah tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pernyataan konstitusional bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola di bawah kendali penuh negara yang akuntabel dan transparan. Di tengah dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian, Antam justru menorehkan proyeksi laba FY2025 yang meroket hingga 197 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Status Persero menandai babak baru yang krusial dalam pengawasan negara terhadap perusahaan pertambangan strategis yang menjadi tulang punggung cadangan mineral nasional. COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa langkah ini memperkuat peran strategis Antam sesuai kerangka hukum BUMN terbaru yang lebih progresif.
Pasar merespons positif perkembangan tersebut. Saham berkode ANTM terpantau stabil di level Rp4.060 pasca pengumuman, menjadi sinyal kepercayaan investor terhadap arah transformasi korporasi yang semakin jelas dan terukur.
“Raihan proyeksi laba triliunan adalah prestasi teknokratis yang luar biasa. Namun, status Persero yang kembali melekat merupakan mandat kedaulatan yang jauh lebih mulia dari sekadar angka. Gagas Nusantara hadir memastikan pencapaian besar ini mendapat dukungan penuh masyarakat sebagai bukti bahwa BUMN mampu tampil sebagai pemain kelas dunia yang bersih, kompetitif, dan bermartabat,” tegas Romadhon Jasn, Rabu (25/2/2026).
Alokasi belanja modal senilai Rp7 triliun yang difokuskan pada hilirisasi nikel Blok 3 Morowali dengan kapasitas produksi 120 ribu ton Nickel Pig Iron membuktikan visi jangka panjang manajemen yang tidak setengah-setengah. Transformasi ini mengubah posisi Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi aktor penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global yang terus berkembang.
Di bawah payung hukum Persero yang baru, investasi berskala besar tersebut memiliki legitimasi dan perlindungan yang lebih kuat. Hal ini memperkuat kepastian usaha sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan industri strategis nasional.
