“Keuangan bukan sekadar lembaran rupiah. Ketika kita bicara literasi keuangan, kita sedang bicara bagaimana memahami sistem yang mengelola uang, peluang untuk mendapatkannya, dan risiko dalam mengelolanya,” ungkap Wagub.
Ia menggambarkan pentingnya pemahaman keuangan bagi semua kalangan, mulai dari nelayan, petani, ASN, hingga pengusaha. “Seorang petani yang menjual hasil panennya, nelayan yang menjual ikannya, atau ASN yang gajinya sudah habis sebelum akhir bulan – semuanya membutuhkan literasi keuangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap sistem keuangan, termasuk lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya, sangat penting untuk membuka akses terhadap modal usaha. Wagub menyebutkan bahwa OJK berperan sebagai pengawas dan pengatur sistem keuangan.
Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Ia mencontohkan bagaimana perusahaan ritel besar seperti Indomaret menggunakan data statistik untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan jumlah penduduk, daya beli masyarakat, dan potensi keuntungan.
“Statistik bukan hanya angka, tapi peta jalan bagi pengusaha. Tanpa data, pengusaha tidak akan tahu di mana peluangnya. Statistik dan literasi keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin bergerak dari UMKM menjadi pengusaha besar,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, hanya sekitar 1% pelaku usaha yang masuk kategori pengusaha besar, sedangkan 99% lainnya adalah usaha mikro dan kecil. Dengan Indonesia yang kini telah berstatus negara middle income, diharapkan pelaku usaha di daerah juga mampu naik kelas menjadi pelaku usaha menengah dan besar.
“Kalau kita ingin UMKM kita naik kelas, maka kita harus manfaatkan data statistik dan jasa keuangan sebaik-baiknya. Tanpa keduanya, mustahil kita bisa meningkatkan skala usaha dan daya saing,” pungkas Wakil Gubernur.
Dengan memahami literasi keuangan secara menyeluruh, Wagub berharap masyarakat dapat lebih bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan, mengakses sumber pendanaan yang tepat, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari OJK Sultra mengenai literasi keuangan serta sosialisasi awal mengenai Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Sultra. Acara ini menjadi wujud nyata dari sinergi antar lembaga dalam membangun ekonomi inklusif.
