Tantangan dan Kesenjangan Kebijakan BPH Migas dalam Transisi Energi: Sebuah Evaluasi

NZE

Jakarta— Jaringan Aktivis Nusantara menyoroti kebijakan BPH Migas yang mempercepat pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Meskipun langkah ini penting, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara visi dan realisasi kebijakan di lapangan.

“Bahwa BPH telah mencatat sejumlah pencapaian, termasuk penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp1,48 triliun pada semester I tahun 2024 dan beberapa regulasi baru terkait distribusi BBM bersubsidi. Namun, menurutnya, masih banyak tantangan besar yang perlu ditangani. Tantangan tersebut terutama mencakup kurangnya ketersediaan infrastruktur gas bumi, kepastian pasokan, serta regulasi dan birokrasi yang masih rumit,” ungkap Romadhon ke awak media, Kamis 12 September 2024.

Berdasarkan data, infrastruktur jaringan pipa gas masih belum merata, sehingga banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau oleh pasokan gas bumi. Romadhon menilai bahwa kondisi ini membuat gas bumi belum optimal digunakan sebagai energi transisi, meskipun lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil lainnya.

Ia menambahkan bahwa diperlukan investasi besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi ini, namun hal tersebut terganjal oleh kepastian regulasi dan iklim investasi yang belum kondusif.

“Gas bumi, meskipun memiliki cadangan besar, tidak akan menjadi solusi efektif tanpa perencanaan lintas sektor yang komprehensif. Proyek-proyek ini juga sering kali terhambat oleh perizinan dan regulasi yang terlalu rumit,” tegas Romadhon.

Jaringan Aktivis Nusantara juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. BPH Migas telah bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah seperti Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Namun, Romadhon mengkritik bahwa pengawasan ini masih belum optimal dan distribusi BBM bersubsidi masih mengalami kebocoran dan tidak tepat sasaran.

Dia menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini merupakan langkah yang tepat, implementasi dan pengawasan di lapangan harus lebih ditingkatkan. Ia juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak, terutama sektor produktif seperti petani dan nelayan.

Romadhon juga menyoroti tantangan global dan nasional yang mempengaruhi kinerja BPH Migas. Fluktuasi harga energi dunia, tuntutan pengurangan emisi karbon, dan kebutuhan transisi energi yang lebih cepat menuntut respons kebijakan yang lebih tanggap dari BPH Migas. Penggunaan gas bumi sebagai energi transisi harus dilandasi oleh kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

“Penerapan bahan bakar ramah lingkungan dan pemanfaatan gas bumi memang selaras dengan tren global. Namun, kebijakan ini perlu didukung oleh perencanaan jangka panjang yang lebih kuat dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujar Romadhon.

Jaringan Aktivis Nusantara memberikan beberapa rekomendasi untuk BPH Migas dalam menghadapi tantangan tersebut. Pertama, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, perlu ada penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor ini, namun tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Ketiga, pengawasan distribusi BBM subsidi harus ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih transparan dan teknologi digital untuk memantau penyaluran yang lebih tepat sasaran.

“Transisi energi adalah tantangan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan semua pihak. BPH Migas harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan di lapangan tanpa mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan,” tutup Romadhon.

Dengan pernyataan ini, Jaringan Aktivis Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kebijakan BPH Migas dalam sektor energi, memastikan bahwa transisi energi menuju Net Zero Emission dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan transparan.

Exit mobile version