Jakarta— Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Rizal Rudiansyah, menyoroti kebijakan ekspor sedimen laut yang disampaikan oleh pemerintah sebagai langkah yang penuh ambiguitas. Menurut Rizal, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Presiden Joko Widodo terkait ekspor ini memerlukan penjelasan yang lebih transparan. Pasalnya, meskipun disebut sebagai “sedimen laut,” publik tetap memahami wujud material tersebut sebagai pasir laut, yang menimbulkan kebingungan.
“Pemerintah harus lebih tegas dan transparan dalam menjelaskan dampak kebijakan ini, terutama terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut,” ujar Rizal, dalam keterangan ke media, Selasa (17/9) di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa meskipun alasan pemerintah terkait pengelolaan sedimentasi untuk menjaga alur kapal dapat diterima, perlu ada kajian lingkungan mendalam sebelum melanjutkan ekspor sedimen ini. “Ekosistem laut harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam,” tambahnya.
Rizal juga menyinggung adanya spekulasi bahwa kebijakan ekspor ini terkait erat dengan investasi Singapura di sektor energi, khususnya panel surya. Meski Luhut membantah hal tersebut, Rizal meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam mengungkapkan motif-motif ekonomi di balik kebijakan ini. Menurutnya, keterbukaan terkait perjanjian dengan negara lain sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami implikasi ekonomi dan lingkungannya.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam menarik investasi, tetapi investasi yang mengorbankan kelestarian lingkungan dan kepentingan nasional harus dihindari,” kata Rizal. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan ekologi, bukan saling bertentangan.
Selain itu, Rizal mendesak agar para akademisi dan masyarakat pesisir dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ini. “Keputusan sepenting ini harus melibatkan pakar dan masyarakat yang terkena dampak langsung. Transparansi adalah kunci,” ujarnya.
Sebagai penutup, Rizal mengingatkan pemerintah untuk tetap berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan menjamin bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. “Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut harus berjalan beriringan. Jangan sampai masa depan generasi mendatang dikorbankan demi investasi saat ini,” tutup Rizal.
