Jakarta— Jaringan Aktivis Nusantara menyoroti kebijakan BPH Migas yang mempercepat pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Meskipun langkah ini penting, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara visi dan realisasi kebijakan di lapangan.
“Bahwa BPH telah mencatat sejumlah pencapaian, termasuk penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp1,48 triliun pada semester I tahun 2024 dan beberapa regulasi baru terkait distribusi BBM bersubsidi. Namun, menurutnya, masih banyak tantangan besar yang perlu ditangani. Tantangan tersebut terutama mencakup kurangnya ketersediaan infrastruktur gas bumi, kepastian pasokan, serta regulasi dan birokrasi yang masih rumit,” ungkap Romadhon ke awak media, Kamis 12 September 2024.
Berdasarkan data, infrastruktur jaringan pipa gas masih belum merata, sehingga banyak wilayah Indonesia yang belum terjangkau oleh pasokan gas bumi. Romadhon menilai bahwa kondisi ini membuat gas bumi belum optimal digunakan sebagai energi transisi, meskipun lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil lainnya.
Ia menambahkan bahwa diperlukan investasi besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi ini, namun hal tersebut terganjal oleh kepastian regulasi dan iklim investasi yang belum kondusif.
“Gas bumi, meskipun memiliki cadangan besar, tidak akan menjadi solusi efektif tanpa perencanaan lintas sektor yang komprehensif. Proyek-proyek ini juga sering kali terhambat oleh perizinan dan regulasi yang terlalu rumit,” tegas Romadhon.
Jaringan Aktivis Nusantara juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. BPH Migas telah bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah seperti Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
Namun, Romadhon mengkritik bahwa pengawasan ini masih belum optimal dan distribusi BBM bersubsidi masih mengalami kebocoran dan tidak tepat sasaran.
