2. Meminta KPK RI segera menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2025.
3. Menuntut DPRD Buton Selatan menggunakan hak interpelasi dan hak angket terkait pelanggaran keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM lokal sebagai basis ekonomi masyarakat.
5. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek infrastruktur daerah.
6. Menertibkan ASN yang jarang berkantor dan memperbaiki disiplin birokrasi.
7. Menolak pengangkatan pejabat yang tidak layak dan tidak sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
8. Mendesak Bupati Buton Selatan mundur jika gagal menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan efektif.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyerahkan salinan pernyataan sikap resmi kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk diteruskan langsung kepada Bupati. Mereka menegaskan akan terus mengawal dugaan kasus korupsi tersebut hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
“Ini bukan aksi pertama dan tidak akan jadi yang terakhir. Kami akan terus suarakan aspirasi rakyat sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tutup Laode Muyardi di akhir orasinya.
Aksi yang berlangsung selama hampir dua jam itu berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
