Kelambatan Tim Reformasi Polri dalam memaparkan hasil kajiannya juga menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, draf peraturan pemerintah mengenai transformasi budaya organisasi belum juga dibuka ke publik secara transparan. Hal ini memperkuat kecurigaan sebagian aktivis bahwa tim tersebut hanya dibentuk untuk meredam kegaduhan sesaat, bukan untuk melakukan bedah total terhadap sistem yang dianggap bermasalah oleh masyarakat luas.
Secara global, banyak negara demokrasi memang menempatkan kepolisian di bawah kementerian guna memastikan akuntabilitas politik yang jelas. Namun di Indonesia, wacana ini selalu terbentur pada sejarah dan dinamika keamanan domestik yang sangat kompleks. Diperlukan kajian akademis yang sangat mendalam agar perubahan struktur tidak malah menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang baru antara menteri dan Kapolri.
Melihat polemik tersebut, Romadhon Jasn (JAN) menyarankan agar energi publik lebih difokuskan pada penguatan marwah institusi di bawah komando Presiden daripada bereksperimen dengan struktur baru. Sebagai perwakilan suara sipil, ia berpendapat, “Presiden Prabowo butuh instrumen keamanan yang solid dan loyal tanpa perantara kementerian. Reformasi harusnya fokus pada perbaikan integritas personil, sehingga posisi Polri di bawah Presiden justru menjadi jaminan bahwa perlindungan hukum sampai ke rakyat secara langsung.”
Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas, publik menanti apakah ia akan mengambil langkah transformatif atau tetap mempertahankan struktur lama demi stabilitas politik jangka pendek. Langkah yang diambil akan menjadi indikator penting sejauh mana pemerintahan ini mau mendengarkan aspirasi sipil yang menginginkan penegakan hukum yang profesional di masa depan.
Sebagai penutup, dialog antara berbagai elemen masyarakat harus tetap dikedepankan untuk menjaga marwah institusi kepolisian tetap tegak di jalur konstitusi. Romadhon Jasn (JAN) menegaskan bahwa loyalitas Polri kepada Presiden adalah harga mati untuk kedaulatan. “Jangan sampai narasi reformasi justru membenturkan Polri dengan Presiden. Struktur saat ini sudah tepat agar Presiden memiliki kendali penuh dalam menjaga stabilitas, asalkan dibarengi dengan pengawasan publik yang ketat,” pungkasnya secara tegas.
