Tantangan kedua terkait potensi bencana hidrometeorologi, akibat masih berlangsungnya siklon tropis Koto dan gangguan atmosfer lainnya hingga awal tahun 2026. Situasi ini dapat memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di beberapa daerah.
Oleh karena itu, pengamanan logistik, menjaga stabilitas sosial, serta percepatan pemulihan akses menjadi prioritas strategis, guna mendukung stabilitas politik dan keamanan nasional selama periode Nataru.
Berangkat dari kondisi tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Menko Polkam menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah agar bekerja secara terpadu dan solid.
Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana secara optimal guna menghadapi potensi cuaca ekstrem maupun kejadian kecelakaan selama periode Nataru secara responsif.
Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.
