“Dokter anestesi yang dipanggil Pansus menyatakan tidak pernah dikonfirmasi terkait pembelian ventilator tersebut. Ironisnya lagi, ketika Pansus meminta salah satu dokter untuk mengoperasikan alat itu, dokter tersebut justru tidak mampu mengoperasikannya,” ujarnya.
Melihat dugaan kuat adanya ketidakwajaran dalam pembelian serta indikasi penyalahgunaan anggaran, LPKP-SULTRA meminta agar Pansus DPRD Muna tidak hanya berhenti pada laporan temuan, tetapi mengambil langkah lanjutan.
“Kami meminta Pansus DPRD Muna tidak sekadar menunjukkan bahwa mereka bekerja. Jika terdapat dugaan penyimpangan anggaran, jangan ragu menggandeng aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penyelidikan bahkan penyidikan,” tegas Tuangge.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan keberanian mengungkap persoalan ini sangat penting agar masyarakat Muna tidak dirugikan oleh kebijakan yang tidak tepat dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
LPKP-SULTRA memastikan akan terus mengawal proses ini dan mendukung penuh Pansus serta aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang merugikan layanan kesehatan masyarakat tersebut.
