Lebih lanjut, Kismon menyoroti adanya rangkap jabatan salah satu petinggi PT. TMM di organisasi profesi hukum nasional. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk dekadensi moral hukum yang merusak kredibilitas profesi.
“Seorang penegak keadilan seharusnya menjaga integritas, bukan justru bermain dalam bisnis tambang bermasalah. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi krisis moral hukum di negeri ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, KAMASTA menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan memberantas pertambangan ilegal dan mafia sumber daya alam di seluruh Indonesia.
Kismon menilai, langkah Presiden Prabowo untuk menata kembali sektor pertambangan adalah momentum penting untuk mengembalikan kedaulatan negara atas bumi dan kekayaan alam.
“Kami percaya Presiden Prabowo memiliki keberanian politik untuk menindak tegas mafia tambang. Namun komitmen itu harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konkret, termasuk menindak kasus-kasus seperti PT. TMM,” kata Kismon.
Ia menegaskan, mahasiswa siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan janji pemberantasan mafia tambang benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar jargon politik.
“Kami akan terus mengawal komitmen Presiden. Rakyat Sulawesi Tenggara menaruh harapan besar agar rezim ini tidak tunduk pada kekuatan modal, tetapi berdiri tegak untuk keadilan lingkungan dan kedaulatan ekonomi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Kismon memastikan bahwa KAMASTA Jakarta akan mengkonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus PT. TMM hingga tuntas.
Ia menegaskan, mahasiswa akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Jika aparat penegak hukum lamban, maka mahasiswa akan turun tangan. Kami siap bergerak membawa suara rakyat yang hari ini dirampas oleh keserakahan korporasi,” pungkasnya.
