Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada energi fosil seperti minyak dan batu bara, sehingga gas alam, sebagai sumber energi yang lebih bersih, menjadi sangat penting dalam upaya transisi energi.
Menurutnya, jika proyek-proyek seperti ini gagal, bukan hanya akan berdampak pada distribusi energi, tetapi juga pada target emisi nol bersih atau Net Zero Emission yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060.
Romadhon mengusulkan agar pemerintah mencari alternatif solusi untuk memastikan proyek ini tetap berjalan. Salah satu opsi yang diajukan adalah keterlibatan lebih aktif sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Keterlibatan swasta bisa menjadi solusi jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur energi seperti ini. Skema KPBU memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan investasi swasta tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN,” ujar Romadhon.
Selain itu, Jaringan Aktivis Nusantara juga mendesak agar Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bekerja sama lebih erat untuk memastikan prioritas anggaran yang tepat.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN dalam menghadapi proyek besar seperti ini. Dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan,” tambah Romadhon.
Jaringan Aktivis Nusantara menilai, persoalan anggaran untuk proyek pipa gas Cisem dan Dusem adalah indikasi dari perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang dan kolaboratif antara berbagai kementerian. Tanpa kerja sama yang solid antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan DPR, proyek-proyek vital untuk ketahanan energi Indonesia bisa terhambat.
“Kita harus ingat bahwa ketahanan energi bukan hanya soal anggaran, tetapi soal visi jangka panjang dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memitigasi masalah yang ada. Kami berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar proyek-proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, demi kedaulatan energi nasional,” tutup Romadhon.
