Dampak kerusuhan tidak kecil. Kios pedagang kecil lenyap, motor warga hilang, dan trauma kolektif menyelimuti area Kalibata. Warga bertanya lantang, “Polisi ke mana saat massa mulai berkumpul?” Ini ibu kota negara, bukan arena liar tanpa pengawasan. “Jaga Jakarta” seharusnya otomatis mengirim quick response team, bukan menunggu unggahan viral baru bergerak.
Kegagalan Irjen Asep bukan soal satu malam kerusuhan. Ini akumulasi dari rutinitas apel Kamtibmas yang lebih banyak menghasilkan barisan rapi ketimbang keamanan nyata. Jakarta kini dihantui ancaman debt collector, premanisme massa, dan aparat yang lebih fokus pada upacara daripada patroli. “Ketika aparat lebih sibuk membangun citra daripada sistem, publik yang menanggung kerugiannya,” ujar Azhari.
Masyarakat kini menuntut tindakan nyata: pelaku pembakaran dan pengeroyokan harus diburu dan diproses tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap vigilante maupun pembiaran aparat. Kapolri Listyo Sigit diminta mengevaluasi Irjen Asep secara menyeluruh, sebab keamanan ibu kota tidak boleh diserahkan pada slogan.
Jakarta berhak atas kepastian keamanan, bukan retorika. Jika program “Jaga Jakarta” hanya kuat di podium, maka lebih baik diganti dengan kepemimpinan yang kuat di lapangan. “Keamanan tidak bisa digantungkan pada janji; ia harus dibangun dengan respons cepat, data, dan keberanian mengambil keputusan,” tutup Azhari.
