Lebih jauh, Visioner Indonesia menilai bahwa dalam konteks wawancara doorstop, setiap narasumber termasuk Gubernur memiliki hak penuh untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dari jurnalis, terutama jika topik pertanyaan dirasa tidak sesuai dengan agenda kegiatan yang sedang berlangsung.
“Gubernur Andi Sumangerukka juga berhak menentukan kapan dan di mana ia memberikan tanggapan terhadap isu tertentu. Hal ini bagian dari etika komunikasi antara pejabat publik dan insan media,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media, dengan tetap mengedepankan profesionalitas, etika jurnalistik, serta saling menghormati dalam setiap kegiatan peliputan.
“Kolaborasi antara jurnalis dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan tanpa harus mengorbankan prinsip saling menghormati,” pungkasnya .
