KENDARI – Isu inflasi kembali menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/8/2025), pemerintah daerah diminta lebih agresif dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Bulog, terutama dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, hampir separuh efektivitas SPHP ditentukan oleh inisiatif pemerintah daerah.
“Kalau Bulog belum menghubungi, pemerintah daerah yang harus menjemput bola. Operasi pasar jangan hanya berhenti di kecamatan, tetapi harus menyentuh desa dan kelurahan,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu ketiga Agustus 2025 terdapat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 23 provinsi menurun dan satu provinsi stabil.
Kenaikan harga terutama dipicu oleh komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beras di wilayah Jawa dan Sumatera. Adapun di luar Jawa dan Sumatera, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit.
Tomsi juga mengungkapkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat dari 193 kabupaten/kota menjadi 200 kabupaten/kota. Namun, ia mencatat adanya perbaikan karena jumlah daerah dengan penurunan harga juga bertambah dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Sultra, didampingi Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, BPS, serta sejumlah OPD teknis.
