Ical menilai bahwa kegagalan alokasi anggaran juga mencerminkan kurangnya komunikasi yang efektif antara kementerian terkait. “Kementerian ESDM seharusnya bekerja lebih erat dengan Kementerian Keuangan dan DPR untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis mendapat perhatian yang layak,” lanjut Ical.
Lebih jauh, Ical menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek besar yang terkait dengan ketahanan energi nasional. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan di balik penolakan anggaran dan bagaimana pemerintah berencana mengatasi hambatan ini.
“Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa proyek ini mandek hanya karena birokrasi yang tidak berjalan baik. Kami menuntut transparansi dalam setiap langkah pemerintah, terutama dalam proyek sebesar ini,” kata Ical.
Ical meminta pemerintah untuk segera mencari solusi alternatif, seperti melibatkan sektor swasta, agar proyek pipa gas ini tetap dapat dilaksanakan demi menjaga kedaulatan energi nasional.
