“Kalau kita maksimalkan potensi, kunjungan bisa tembus 10 ribu. Karena itu, kita terus melakukan pembenahan, terutama di sisi pengelolaan dan pengawasan di lapangan,” jelasnya, Kamis, 2/4/2026.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya fokus pada penguatan sistem pemungutan retribusi, peningkatan disiplin petugas, serta pengawasan di seluruh akses masuk kawasan wisata. Selain itu, Dinas Pariwisata juga telah membentuk Tim Satgas PAD Pariwisata yang melibatkan CPNS dan PPPK untuk memperkuat pengelolaan di lapangan.
“Kita sudah melakukan penekanan kepada petugas agar lebih disiplin dan transparan. Di sisi lain, kita juga memperkuat pengawasan agar seluruh pengunjung dapat terdata dengan baik,” tegas Ridwan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan agar selalu memastikan pembayaran retribusi dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami mengimbau pengunjung untuk tidak melakukan pembayaran tanpa karcis resmi. Jika menemukan hal yang tidak sesuai, segera laporkan. Ini bagian dari upaya bersama menjaga transparansi,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah pembenahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis Pulau Bokori akan semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD dan perekonomian daerah.
