Ia mengungkapkan, DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengurai kasus-kasus agraria yang dibawa masyarakat, dan akan bekerja simultan dengan pemerintah. Selain itu, parlemen juga mendukung kebijakan satu peta agar tata kelola lahan lebih transparan.
Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, menegaskan pembentukan badan tersebut sangat mendesak. Menurutnya, lembaga nonstruktural di bawah kendali langsung Presiden itu akan menjadi kunci mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan rakyat.
“Harapan kita, tanah-tanah Indonesia kembali ke tangan pemerintah dan rakyat Indonesia,” kata Wahida.
