Senada dengan itu, dikonfirmasi terpisah, aksi yang digelar di Kendari pada Senin lalu bahkan sempat diwarnai ketegangan dan nyaris chaos, akibat tidak hadirnya Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Satker, dan PPK saat massa aksi meminta klarifikasi langsung. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab, dan patut dicurigai ada dugaan main mata yang terjadi pada Proyek Pengaman Pantai Raha.
“Ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap integritas pengelolaan proyek dan ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan bisa saja oknum-oknum ini terlena dan perilaku main mata ini terjadi berulang terus menerus”, tegas Jimlin selaku Koordinator FPKH Sultra, di konfirmasi melalui WhatsApp, pada Minggu, (08/02/2026).
Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa proyek pengaman pantai bukan proyek administratif biasa, melainkan infrastruktur vital yang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat pesisir dan perlindungan lingkungan. Setiap bentuk kelalaian, pembiaran, atau dugaan penyimpangan di dalamnya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus ancaman keselamatan publik.
“Kami menegaskan bahwa ini adalah alarm keras. Jika rekomendasi pencopotan dan pemeriksaan tidak ditindaklanjuti, maka publik patut menduga ada upaya melindungi persoalan ini. Proyek pengaman pantai menyangkut keselamatan rakyat, bukan ruang kompromi,” pungkasnya.
