KENDARI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menyayangkan ketidakhadiran Nur Alam dalam agenda mediasi terkait polemik kepemilikan dan status badan hukum Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) yang digelar pada Senin (2/2/2026).
Mediasi tersebut merupakan langkah yang diambil Pemprov Sultra untuk mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama melalui dialog terbuka dan pendekatan konstruktif antar pihak yang bersengketa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio, menilai ketidakhadiran Nur Alam sebagai sikap yang kurang kooperatif terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik.
“Pemerintah Provinsi sangat menyayangkan ketidakhadiran Saudara Nur Alam. Mediasi ini merupakan bentuk itikad baik pemerintah untuk mempertemukan para pihak dan menyelesaikan polemik Yayasan Unsultra secara dialogis,” ujar Asrun di Kantor Gubernur Sultra.
Asrun menegaskan bahwa dalam undangan mediasi telah ditegaskan kehadiran para pihak tidak dapat diwakilkan, mengingat pentingnya legitimasi keputusan yang akan dihasilkan dalam forum tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat surat tanggapan dari Nur Alam, hal tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan undangan mediasi.
