Butuh Infrastruktur Ekonomi Sirkular
Romadhon mengapresiasi klaim pemerintah yang ingin mendukung ekonomi sirkular melalui pengelolaan limbah plastik dan makanan. Namun, ia menilai bahwa implementasinya masih jauh dari memadai.
“Kita perlu melihat aksi nyata di lapangan. Pemerintah harus membangun infrastruktur daur ulang yang memadai dan memastikan sampah dari program ini benar-benar dikelola dengan baik,” ujar Romadhon.
Ia menambahkan, pusat daur ulang plastik dan fasilitas biodigester untuk pengolahan limbah makanan harus disediakan di wilayah distribusi utama. Tanpa infrastruktur ini, klaim ekonomi sirkular hanya akan menjadi wacana.
Romadhon menyampaikan beberapa solusi untuk memastikan program ini berjalan lebih berkelanjutan:
1. Penggunaan Kemasan Ramah Lingkungan:
• Pemerintah perlu beralih ke kemasan biodegradable atau berbasis daur ulang untuk menggantikan plastik sekali pakai.
2. Pengelolaan Limbah Makanan:
• Membangun fasilitas biodigester untuk mengolah limbah makanan menjadi kompos atau bioenergi.
3. Edukasi Masyarakat:
• Melibatkan masyarakat dalam memilah sampah plastik dan sisa makanan sebelum dibuang.
4. Kolaborasi dengan Industri Lokal:
• Berkolaborasi dengan pelaku industri untuk memperkuat kapasitas daur ulang plastik dan pengolahan limbah organik.
Romadhon menegaskan bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dari bagaimana limbahnya dikelola.
“Kita tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan dari program ini. Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya keberlanjutan, dan kami yakin pemerintah mampu menyempurnakan program ini agar manfaatnya terasa maksimal bagi rakyat tanpa merusak lingkungan,” tutup Romadhon.
Ia juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar visi besar Presiden untuk rakyat dan lingkungan dapat diwujudkan melalui program yang berkelanjutan.
