Jakarta— Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang mencapai triliunan rupiah kini menjadi sorotan publik. Pernyataan dari petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dana tersebut mengalir ke hampir seluruh anggota Komisi XI DPR semakin memicu perhatian luas.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menegaskan bahwa kasus ini merupakan salah satu skandal megakorupsi terbesar yang harus segera diusut tuntas oleh KPK. Ia menuntut KPK untuk memeriksa Gubernur BI, Perry Warjiyo, yang dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.
“KPK jangan hanya sekadar bicara soal angka kerugian triliunan rupiah. Mereka harus berani memeriksa Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Ini adalah dugaan korupsi besar yang menjadi tamparan bagi pemerintahan Prabowo di awal masa jabatannya,” ujar Akril Abdillah, Sabtu (25/1/2025).
Selain Perry Warjiyo, Akril juga mendorong KPK memeriksa seluruh Deputi Gubernur BI. Menurutnya, gaji besar yang diterima para pejabat BI tidak menghalangi terjadinya praktik korupsi. “Para deputi BI yang digaji tinggi juga harus diperiksa. Kasus ini mencoreng citra pemerintah Indonesia di mata investor. Kepercayaan dunia internasional dipertaruhkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi CSR BI ini sudah dalam tahap penyidikan. Ia menyebut, ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut yang tidak sesuai peruntukannya. Salah satu temuan KPK menunjukkan adanya penyelewengan dana di wilayah Cirebon, yang diduga dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Satori.
