Soal Jalan Rusak dan TPP: Aspirasi atau Sensasi?
Isu yang diangkat Umar Bonte bukan tidak relevan. Kita semua tahu bahwa kondisiinfrastruktur jalan di Kabupaten Muna memang memprihatinkan di beberapa titik. Keluhan pegawai negeri sipil soal TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) yang belum dibayarkan juga merupakan masalah serius. Kritik terhadap dua hal ini sah-sah saja, dan bahkan penting untuk didorong sebagai isu prioritas daerah.
Namun, yang menjadi soal adalah cara penyampaian kritik itu sendiri. Ketika seorang anggota DPD tampil dalam vlog dengan nada sinis, menyalahkan langsung pemerintah daerah tanpa pendekatan struktural, dan menggunakan kalimat ancaman seperti “sebelum saya viralkan,” maka sesungguhnya dia tidak sedang menyelesaikan masalah tetapi menciptakan kegaduhan politik baru yang kontra-produktif.
Lebih parah lagi, ketika publik atau tokoh lokal memberikan kritik balik atas sikap Umar Bonte, mereka kemudian dicap sebagai “penjilat.” Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan gagal memahami makna demokrasi, di mana kritik adalah hak setiap warga negara, termasuk terhadap anggota DPD itu sendiri.
Objektivitas Harus Dijaga
Alfansyah, mantan Menteri Pergerakan BEM Universitas Halu Oleo (UHO), saya merasa terpanggil untuk memberikan komentar objektif. Saya tidak sedang membela Pemda Muna, dan saya juga tidak memusuhi Umar Bonte secara pribadi. Yang saya kritik adalah cara berpolitik yang keliru dan berpotensi menyesatkan publik.
Jika ada temuan BPK yang menunjukkan kejanggalan dalam keuangan daerah, maka jalur yang harus ditempuh adalah mendorong penegakan hukum secara resmi melalui aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Atau, jika merasa ada ketimpangan kebijakan, seorang anggota DPD bisa memanggil instansi pusat terkait dan mendesak peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur Muna melalui jalur formal.
Sebaliknya, ancaman untuk “memviralkan” pejabat atau pemerintahan daerah seolah menjadikan jabatan DPD sebagai alat tekanan pribadi, bukan instrumen demokrasi yang beretika.
Solusi Bukan Sekadar Drama
Rakyat Kabupaten Muna tidak butuh drama politik. Mereka butuh jalan yang baik, pelayanan publik yang maksimal, dan kesejahteraan yang nyata. Jika seorang anggota DPD ingin membantu, maka gunakan jalur konstitusional: bantu percepat proses bantuan pusat, fasilitasi hubungan lintas kementerian, dorong pemerintah pusat untuk mendengar jeritan Muna.
Sebaliknya, jika hanya hadir saat kamera menyala dan mengancam lewat status sosial media, itu bukan pengabdian itu panggung politik.
Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, tugas utama seorang anggota DPD adalah menyuarakan aspirasi daerah di Senayan, bukan melakukan fungsi eksekutif atau legislatif lokal. Namun dalam beberapa kesempatan, Umar Bonte tampak seolah-olah menjadikan dirinya sebagai pengawas utama pemerintahan Kabupaten Muna. Ia turun langsung ke lapangan, membuat vlog-vlog penuh kritik, dan mengomentari berbagai kebijakan daerah seolah-olah ia adalah penguasa wilayah atau pejabat berwenang di tingkat lokal.
Penutup
Kita butuh pemimpin yang menguatkan lembaga, bukan yang menyesatkannya. Kita butuh wakil daerah yang membangun jejaring untuk kepentingan rakyat, bukan yang menyulut konflik antar institusi. Dan kita butuh kritik yang membangun peradaban demokrasi, bukan yang menjadikan rakyat sebagai tameng ambisi pribadi.
Mari semua pihak, termasuk Umar Bonte, kembali ke jalur konstitusi dan etika berpolitik yang sehat. Kalau betul cinta daerah, maka bantu kami dengan cara yang benar.
