Menurut Akril, pengungkapan kasus Stadion Motewe menjadi pelajaran penting bahwa perencanaan proyek pemerintah harus berbasis kajian teknis yang matang, transparan, dan akuntabel agar tidak berujung pada kegagalan konstruksi dan kerugian negara.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Prosesnya harus dikawal hingga tuntas dan menjadi pintu masuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Visioner Indonesia juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, serta menjadikan integritas sebagai standar utama dalam pelayanan publik.
“Momentum ini harus menjadi peringatan bahwa setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Pembangunan harus menghadirkan manfaat, bukan masalah hukum,” tutup Akril.
