Bobi mengatakan adanya dua Pansus DPRD tersebut sebagai hal yang serius mengingat semua hasil Pansus menyanggut anggaran negara.
“Saya ingatkan, jangan main-main dengan APBD, sudah banyak kepala daerah dipenjara karena APBD,” cetusnya.
Sementara, Dewan Pembina LAP2 Sultra, Hasanuddin Kansi berjanji, bakal terus mengawal kasus tersebut hingga adanya penyidikan di Kejati Sultra.
“Kami tidak akan lepas. Kami juga akan kawal dengan demonstrasi,” pungkasnya.
Setelah berita ini tayang, liputan360 terus berupaya meminta keterangan Pj Wali Kota Kendari Muh Yusup.
