Selain itu, Alvin juga mengunjungi Kementerian Dalam Negeri untuk membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan daerah. Tidak hanya berhenti di Jakarta, Alvin sempat menyambangi Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) guna menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang pertanian dan peternakan.
Menurutnya, langkah keluar daerah ini penting mengingat keterbatasan fiskal Kabupaten Buton yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. “APBD kita 95 persen berasal dari transfer pusat, sisanya dari PAD. Jadi tidak mungkin kita hanya menunggu tanpa bergerak,” jelasnya.
Alvin menegaskan, sebagai kepala daerah ia memiliki kewajiban untuk membuka jaringan dan mencari peluang anggaran demi mempercepat pembangunan Buton. “Saya harus berpikir dan bertindak extraordinary, salah satunya dengan turun langsung mencari dana ke pusat,” tegasnya.
