Ketua Umum SIDALI-Sultra, Aldi Ramadhan, menyebut terdapat indikasi ketidaknetralan aparat penegak hukum di daerah dalam menangani konflik tersebut. Ia meminta Mabes Polri melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tekanan dan tidak meminggirkan masyarakat,” ujar Aldi.
Selain isu lingkungan, massa juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat berinisial AW serta sejumlah aparat pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan. Mereka menilai langkah hukum tersebut berpotensi mempersempit ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.
Hingga siang hari, perwakilan SIDALI-Sultra diterima untuk menyampaikan dokumen dan laporan resmi ke Bareskrim Polri. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun KLH terkait tuntutan tersebut.
