JAKARTA, – Proyek rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, menuai sorotan tajam. Anggaran sebesar Rp1,45 miliar yang digelontorkan untuk proyek ini dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang disebut-sebut hanya tambal sulam. Kritik yang awalnya dilontarkan DPRD kini diperkuat oleh mahasiswa yang mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Perhubungan dan Bupati Busel.
Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi, Ramadhan, menyerukan agar Kejagung segera mengusut Kepala Dinas Perhubungan Busel, Insanu, pimpinan CV Mujur Abadi sebagai kontraktor pelaksana, serta Bupati Buton Selatan. “Kami curiga ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek ini. Dengan nilai kontrak Rp1,443 miliar, hasilnya jauh dari memadai. Kejagung harus turun tangan untuk mengungkap kebenarannya,” ujar Ramadhan dalam pernyataan resminya, Senin (8/9/2025).
Sebelumnya, Ketua DPRD Busel, Dodi Hasri, mengkritik keras kualitas proyek yang hanya menutupi kerusakan tanpa perbaikan mendasar. DPRD berencana melakukan inspeksi langsung ke lokasi bersama Komisi I untuk memastikan temuan tersebut. Anggota DPRD dari PKB, Haslimin, juga menyoroti kelalaian Dinas Perhubungan dalam menyusun dokumen teknis proyek saat rapat dengar pendapat, yang dinilai tidak profesional.
Menurut data LPSE Buton Selatan, proyek ini dimenangkan CV Mujur Abadi dengan nilai kontrak Rp1,443 miliar, nyaris menyentuh pagu anggaran Rp1,45 miliar. Pekerjaan yang dikelola Dinas Perhubungan ini dijadwalkan rampung pada Desember 2025. Namun, kualitas yang buruk memicu kecurigaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.
