Pemerintah Provinsi Sultra menilai penyebaran isu tersebut berpotensi merusak stabilitas pemerintahan dan memicu polarisasi politik di tengah masyarakat, khususnya pasca-pilkada. Narasi semacam ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi keliru tentang adanya dualisme kepemimpinan, padahal pemerintahan berjalan solid dan terkonsolidasi.
“Yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara adalah kerja nyata, bukan isu adu domba yang mengganggu fokus pembangunan,” ujarnya.
Pemprov Sultra pun mengajak masyarakat untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial. Informasi tanpa dasar fakta dan hukum dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Pemerintah menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tetap berada dalam satu garis komando dan berkomitmen penuh menjalankan visi-misi pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Perbedaan tugas adalah bagian dari sistem pemerintahan. Jangan diseret ke arah konflik politik,” pungkas Kadis Kominfo Sultra.
