Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/7/2025). Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Pemprov Sultra mengikuti rakor dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten II Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan OPD terkait lainnya.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan bahwa sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, mengalami tekanan inflasi yang signifikan. Kabupaten Konawe dan Kolaka menjadi perhatian karena tingkat inflasi yang tercatat cukup tinggi. Tomsi meminta kepala daerah untuk turun langsung memantau penyebab kenaikan harga dan mengevaluasi kinerja OPD terkait.
“Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih tinggi juga, itu tandanya perlu dievaluasi. Jangan sampai kepala daerah tidak tahu apa yang menyebabkan harga naik di wilayahnya,” tegas Tomsi.
Dari 150 daerah yang dipantau nasional, 99 di antaranya tercatat memiliki inflasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Konawe mencatat angka inflasi 3,88 persen, sementara Buton Selatan menjadi salah satu daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, yakni 2,95 persen—dipicu oleh kenaikan harga beras dan bawang merah.
Data dari BPS menunjukkan tiga komoditas yang paling memengaruhi lonjakan inflasi di berbagai daerah adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras. Kenaikan harga terjadi secara serentak di ratusan kabupaten/kota. SP2KP mencatat bawang merah naik di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah.
