WASHINGTON– Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS tengah menghadapi perpecahan internal dalam upaya mendanai kebijakan pemotongan pajak besar-besaran dari mantan Presiden Donald Trump. Kelompok konservatif garis keras bersikeras pada pengurangan defisit federal yang kini mendekati $2 triliun, di tengah upaya memperpanjang Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) 2017 yang akan segera berakhir.
Dengan mayoritas yang tipis (218-215), Partai Republik membutuhkan hampir semua suara untuk meloloskan resolusi anggaran fiskal 2025, langkah penting menuju penerapan agenda besar Trump. Agenda tersebut mencakup pemotongan pajak, reformasi perbatasan dan imigrasi, deregulasi energi, serta peningkatan anggaran militer.
Ketua DPR, Mike Johnson, menghadapi tantangan berat untuk menyatukan partai. Johnson berharap dapat menyelesaikan kesepakatan pada retret kebijakan Partai Republik yang akan digelar di Miami minggu ini. “Ada banyak ide yang sedang dibahas,” katanya.
Namun, beberapa anggota partai khawatir bahwa pemotongan pengeluaran besar-besaran yang diperlukan untuk membiayai kebijakan Trump sebesar $6 triliun akan berdampak negatif pada masyarakat. Di sisi lain, janji Trump untuk menghapus pajak atas tip, lembur, dan tunjangan jaminan sosial diperkirakan akan menelan biaya tambahan sebesar $1,8 triliun.
Ketegangan Internal
Perwakilan Michael Cloud, anggota House Freedom Caucus, menyatakan bahwa meski banyak anggota partai mendukung TCJA, mereka menyadari perlunya reformasi besar dalam anggaran federal. “Kita membutuhkan koreksi besar-besaran,” ujarnya, Minggu, 26/1/2025.
Namun, kelompok garis keras memperingatkan bahwa paket kebijakan ini tidak mungkin netral terhadap defisit. Perwakilan Ralph Norman menegaskan, “Paket ini harus mengurangi defisit dengan jumlah besar.”
