Menurutnya, migrasi tenaga kerja tidak seharusnya dipandang sebagai proses satu arah.
“Dengan pendekatan brain circulation, negara memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan PMI tidak berhenti di luar negeri, tetapi dapat kembali memperkuat daya saing nasional,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, P2MI menyiapkan sejumlah program pemberdayaan bagi PMI purna. Program tersebut meliputi penguatan kewirausahaan, pendampingan usaha, pengakuan kompetensi melalui sertifikasi keterampilan, hingga fasilitasi akses permodalan.
Program-program tersebut dirancang untuk menjembatani transisi dari pengalaman kerja global menuju kemandirian ekonomi di dalam negeri.
Pemerintah juga menilai masih besarnya kebutuhan tenaga kerja profesional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui penguatan kompetensi dan sertifikasi bagi PMI purna, skema brain circulation diharapkan dapat membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor strategis secara berkelanjutan.
Akril Abdillah menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jika program pemberdayaan benar-benar mudah diakses oleh PMI purna, maka kepulangan mereka justru akan menjadi kekuatan baru bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan keluarga migran,” katanya.
P2MI pun menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta mitra internasional guna menyempurnakan kebijakan migrasi tenaga kerja secara bertahap.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap setiap pekerja migran Indonesia memiliki pilihan yang adil, terlindungi, dan berorientasi pada masa depan yang lebih sejahtera dalam kerangka pembangunan manusia yang berkelanjutan.
