JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membuat terobosan baru dengan menjadikan program Ketahanan Pangan sebagai salah satu indikator utama penilaian kinerja kepala rutan (karutan) dan kepala lapas (kalapas). Langkah ini dinilai publik sebagai kebijakan progresif yang tidak hanya berdampak pada pembinaan warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kedaulatan pangan.
Dalam kunjungannya ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/9/2025), Menteri Agus menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak boleh berhenti sebagai jargon politik. “Ketahanan pangan yang dicanangkan Bapak Presiden itu luar biasa. Kedaulatan pangan seharusnya dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Apa yang dicanangkan Bapak Presiden perlu dukungan kita semua,” ujar Agus.
Program ketahanan pangan di Nusakambangan sendiri sudah berjalan dengan berbagai pelatihan, mulai dari menanam padi dan jagung, beternak ayam, sapi, hingga budi daya ikan nila, tambak udang, serta penanaman pohon kelapa. Semua itu melibatkan warga binaan, sehingga memberi mereka keterampilan baru yang bermanfaat ketika kembali ke masyarakat.
Menurut Agus, arah kebijakan ini berangkat dari evaluasi pembinaan lapas yang selama ini belum maksimal. Ia mendapati jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) masih sangat terbatas, hanya sekitar 4.000 warga binaan yang terlibat di seluruh Indonesia. “Padahal BLK itu penting agar warga binaan punya keterampilan kerja sebelum bebas,” jelasnya.
