Andi Syahrir menjelaskan, terdapat dua opsi yang dibahas saat itu. Opsi pertama adalah pembiayaan melalui APBD Provinsi Sultra tahun 2026. Namun, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembangunan yang bisa direalisasikan hanya sekitar lima hingga sepuluh kilometer per tahun, sehingga membutuhkan waktu beberapa tahun untuk penyelesaian total ruas sepanjang kurang lebih 40 kilometer.
Opsi kedua adalah pengusulan melalui skema IJD, yang memungkinkan pengaspalan ruas jalan secara utuh dalam satu tahun anggaran. Meski sempat muncul wacana penganggaran ganda sebagai langkah antisipasi, mekanisme IJD tidak memungkinkan satu ruas jalan diusulkan bersamaan dengan pembiayaan APBD.
“Karena itu, disepakati untuk fokus mengusulkan melalui IJD tahun 2026. Jika tidak disetujui, maka pembangunan akan dialokasikan melalui APBD Provinsi pada tahun anggaran 2027, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Hasil kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Gubernur Sultra. Pada hari yang sama, Gubernur juga bersilaturahmi dengan anggota DPRD Kolut dan seluruh rombongan, dalam suasana yang penuh keakraban dan semangat kebersamaan.
Menurut Andi Syahrir, proses ini kemungkinan belum sepenuhnya terkomunikasikan kepada Wakil Bupati Kolaka Utara. Namun ia meyakini, dengan karakter kepemimpinan yang lugas dan tulus, Wakil Bupati Kolut dapat memahami kondisi dan mekanisme yang sedang ditempuh pemerintah provinsi.
Sebagai informasi, ruas jalan Porehu–Tolala–Batu Putih sebenarnya pernah diusulkan Pemprov Sultra melalui skema IJD pada tahun 2024 dan sempat disetujui dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk tahun 2025. Namun, akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, nilai tersebut mengalami penurunan bertahap hingga akhirnya tidak terealisasi. Kondisi inilah yang kemudian mendorong DPRD Kolut bersama unsur masyarakat kembali mendatangi Pemprov Sultra untuk meminta kejelasan kelanjutan pembangunan.
