“Ada banyak kontraktor dan pekerja dari luar yang masuk, sementara masyarakat lokal diabaikan. Ini jelas bentuk ketidakadilan dan merugikan daerah,” tambahnya.
Dalam tuntutannya, massa meminta DPRD Buton Selatan untuk segera menjadwalkan hearing guna menindaklanjuti laporan dan aspirasi warga. Mereka menekankan bahwa DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana amanat undang-undang.
Aksi yang berlangsung di halaman Gedung DPRD Buton Selatan ini berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terkait desakan pemakzulan tersebut.
