Desakan Evaluasi Menteri dan Dirjen PSDKP
Masyarakat mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri KKP dan Dirjen PSDKP sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik.
“Ini bukan hanya soal pagar laut. Jika pengawasan ruang laut lemah, banyak potensi pelanggaran lain yang bisa terjadi,” kata Akril.
Desakan ini juga muncul menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, yang menjadi momen penting bagi kabinet untuk menunjukkan kinerja sesuai janji kampanye.
“Kalau menteri saja tidak responsif terhadap laporan rakyat, bagaimana visi besar Presiden untuk kedaulatan maritim bisa tercapai? Sebelum masalah ini semakin besar, evaluasi harus dilakukan,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Akril menyampaikan beberapa rekomendasi agar kasus serupa tidak terulang:
- Evaluasi Dirjen PSDKP dan Menteri KKP: Pastikan pejabat yang lalai dalam pengawasan diganti agar sistem berjalan lebih baik.
- Penguatan Pengawasan: Gunakan teknologi seperti satelit dan drone untuk deteksi dini aktivitas ilegal di ruang laut.
- Transparansi Hasil Investigasi: Publikasikan hasil investigasi agar masyarakat tahu siapa pelaku di balik pagar ini.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen dengan mengambil langkah cepat. Namun, kepercayaan rakyat juga bergantung pada kinerja kementerian yang mendukungnya. Jika evaluasi tidak dilakukan, kejadian serupa bisa kembali terjadi,” pungkas Akril.
Langkah evaluasi ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa kabinet Presiden Prabowo benar-benar mendengar aspirasi rakyat. “Jangan sampai wibawa pemerintah tercoreng hanya karena salah satu kementerian lambat merespons,” tutupnya.
