Jakarta— Ketua Umum Federasi Pelaku Usaha dan Perikanan Indonesia (FERPUKPI), Kris Budiharjo, yang dikenal peduli terhadap keadilan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia, dengan tegas memuji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) No. 7 Tahun 2024. Namun, ia juga menyoroti ketidakselarasan Badan Layanan Umum Kemetrian Kelautan dan Perikanan (BLU KKP) dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pejabat BLU KKP yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan peraturan ini harus segera dievaluasi, karena pengelolaan sumber daya laut yang saling mendukung.
“Regulasi yang semestinya melindungi nelayan dan menciptakan tata niaga perikanan yang adil dan berkelanjutan, justru menjadi alat bagi segelintir pihak untuk menguasai aturan,” katanya saat dimintai keterangan oleh awak media, Selasa 3 Septeber 2024, di Jakarta
Lanjut Mas Kris, KP No. 7/2024 jangan menjadi simbol baru penindasan, bisa-bisa mirip dengan apa yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada masa kolonial.
Kami menuntut pemerintah segera menghentikan praktik-praktik yang merugikan nelayan. Harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi KP No. 7/2024.
Artinya, Peraturan Pemerintah ini sebenarnya bagus dan memberikan harapan untuk hidup sejahtera. Namun sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa harga tidak stabil dan bahkan semakin murah, padahal idealnya harga sesuai dengan pasar.
“BLU KKP, sebagai pelaksana tunggal, seharusnya memiliki nilai tawar yang tinggi di hadapan Vietnam, bukan sebaliknya justru menekan harga pembelian dari nelayan.” Terang Mas Kris.
