Kementerian PKP saat ini menghadapi tantangan besar terkait perbedaan data kepemilikan rumah antara beberapa sumber, seperti DTSEN, Regsosek, dan DTKE, yang semuanya berasal dari BPS namun memiliki metodologi berbeda.
“Contohnya, data dari Susenas menunjukkan backlog 9,9 juta rumah, sementara DTSEN mencatat hingga 15 juta. Perbedaan ini berasal dari basis penghitungan: Susenas menghitung individu, DTSEN berdasarkan keluarga yang belum memiliki rumah,” terang Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala BPS.
Ia menjelaskan, data DTSEN mencerminkan rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, data tersebut dapat digunakan sebagai pijakan intervensi pemerintah, terutama dalam program perbaikan rumah rakyat miskin.
BPS siap mendukung penyediaan data melalui pendekatan perangkingan desil kepemilikan rumah, namun meminta Kementerian PKP untuk menyerahkan data FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari 2020 hingga 2025 sebagai dasar integrasi.
Saat ini, dari 12 juta penerima bantuan FLPP, sekitar 8,2 juta sudah tercatat, namun masih terkendala oleh data NIK yang tidak lengkap. Padahal, integrasi data ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan oversupply rumah, yang justru memperbesar beban fiskal negara.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen kedua pihak untuk mempercepat digitalisasi data sektor perumahan, sebagai bagian dari transformasi tata kelola perumahan nasional. Dengan data yang terintegrasi, program 3 Juta Rumah diharapkan tidak hanya menyasar angka, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
