Jakarta— Jaringan Aktivis Nusantara menyambut baik jaminan pendanaan proyek pipa transmisi gas Cirebon-Semarang Tahap II (Cisem II) yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluhkan rendahnya alokasi anggaran Kementerian ESDM yang dinilai menghambat proyek-proyek strategis, termasuk Cisem II. Namun, klarifikasi dari Kemenkeu bahwa proyek ini didukung skema multi-year contract (MYC) dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur gas.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi bahwa pendanaan proyek Cisem II telah dijamin hingga triwulan pertama tahun 2026 melalui skema MYC. Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian ESDM telah mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk proyek ini. Jaminan ini menjawab kekhawatiran sebelumnya mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur gas yang vital bagi distribusi energi nasional.
“Kami mengapresiasi klarifikasi ini karena jaminan pendanaan dari Kementerian Keuangan sangat penting bagi proyek seperti Cisem II yang memiliki dampak besar pada distribusi energi, terutama untuk kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujar Romadhon Jasn, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, kepada media, Minggu (15/9) di Jakarta.
Menurut Romadhon, proyek Cisem II adalah kunci untuk mengatasi persoalan distribusi gas yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas distribusi gas hingga 350 juta kaki kubik per hari.
Romadhon juga menanggapi keluhan Bahlil mengenai rendahnya anggaran Kementerian ESDM yang dialokasikan untuk tahun 2025. Meskipun Bahlil sebelumnya menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa proyek penting tidak akan terdanai.
Jaringan Aktivis Nusantara melihat klarifikasi dari Kementerian Keuangan sebagai bukti bahwa proyek besar seperti Cisem II tetap mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran negara.
“Kita perlu memahami bahwa alokasi anggaran negara selalu bersifat terbatas dan prioritas harus ditentukan dengan cermat. Dengan adanya jaminan pendanaan untuk Cisem II, ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap fokus pada pembangunan infrastruktur energi meskipun ada keterbatasan anggaran,” tambah Romadhon.
Namun, Romadhon juga menegaskan bahwa perlu ada transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek ini. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien harus menjadi prioritas utama agar pembangunan proyek berjalan sesuai target.
Romadhon berharap agar ke depan, sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terus diperkuat. Dengan adanya jaminan pendanaan untuk proyek Cisem II, kedua kementerian harus bekerja sama lebih baik untuk memastikan bahwa setiap proyek strategis, termasuk yang terkait dengan energi dan infrastruktur, dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami mendorong agar proyek ini bisa menjadi contoh kolaborasi yang baik antara kementerian-kementerian terkait. Ketahanan energi nasional bergantung pada kelancaran pembangunan infrastruktur yang strategis. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk memastikan proyek-proyek seperti Cisem II dapat terwujud,” tegas Romadhon.
Romadhon menekankan pentingnya pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan proyek ini tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
