JAKARTA – Kabar mengejutkan menyelimuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah organisasi pendidikan besar, termasuk Muhammadiyah, dikabarkan memilih mandiri dan menarik diri dari ekosistem MBG untuk mengelola asupan gizi siswa secara internal. Menanggapi fenomena ini, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengeluarkan instruksi darurat: partisipasi sekolah resmi bersifat sukarela, dan haram hukumnya ada pemaksaan apalagi intimidasi dari petugas lapangan!
Pemerintah menegaskan tidak akan “baper” atau memberikan sanksi bagi sekolah yang menolak bergabung. Fokus anggaran kini dialihkan untuk memburu target yang jauh lebih membutuhkan, seperti anak jalanan, panti asuhan, hingga ibu hamil di daerah rentan gizi. Langkah ini diambil agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh warga yang selama ini belum tersentuh bantuan nutrisi secara maksimal.
Romadhon Jasn, pegiat sosial dari Gagas Nusantara, menilai sikap fleksibel pemerintah ini sebagai bukti ketulusan negara yang sangat membumi. “Langkah BGN yang tidak memaksakan kehendak ini adalah bukti ketulusan negara. Jika sebuah sekolah sudah mampu mandiri, itu adalah kabar baik bagi APBN. Anggaran bisa segera dialihkan kepada kelompok marginal yang jauh lebih memerlukan kehadiran negara di meja makan mereka,” ujar Romadhon Jasn, Selasa (27/1).
BGN juga memberikan peringatan keras kepada seluruh petugas Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada oknum petugas yang merasa memiliki kuasa lebih dan mengintimidasi pihak sekolah dengan ancaman administrasi. MBG dirancang sebagai gerakan kemanusiaan untuk memberi, bukan alat birokrasi untuk menekan lembaga pendidikan yang memiliki prinsip kemandirian.
Romadhon Jasn menekankan agar petugas di lapangan tetap menjaga kesantunan dan tidak bertindak kaku dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. “Jangan sampai muncul bibit ketidakenakan di lapangan. Petugas SPPG harus datang sebagai mitra yang menawarkan solusi kesehatan, bukan penguasa. Semangat MBG adalah keberkahan, sehingga kejujuran dan etika menjadi kunci agar program ini tetap memiliki marwah di mata rakyat,” tambahnya.
