Romadhon mengkritik kurangnya transparansi dalam proses komunikasi terkait pengesahan UU TNI ini. Menurutnya, pemerintah harus lebih terbuka dan menyampaikan penjelasan yang lebih jelas kepada publik. “Pemerintah harus memberikan penjelasan lebih rinci mengenai substansi UU ini agar tidak ada kesalahpahaman,” kata Romadhon.
Ia juga mencatat bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota menunjukkan adanya ketidakseimbangan komunikasi yang perlu segera diperbaiki. “Bukan substansi undang-undangnya yang bermasalah, tetapi cara penyampaian yang tidak tepat,” lanjutnya.
Isu lain yang mencuat adalah respons pemerintah terkait komentar Hasan Hasbi tentang potongan kepala pbabi, yang dinilai kurang bijaksana. Romadhon menilai isu sensitif seperti ini memerlukan penanganan yang lebih hati-hati dan bijaksana. “Tanggapan yang terburu-buru hanya akan memperburuk ketegangan sosial,” tambahnya.
Gagas Nusantara mendukung penuh pengesahan UU TNI sebagai langkah adaptasi terhadap tantangan zaman. Namun, Romadhon menegaskan bahwa pelaksanaan aturan ini harus tetap memperhatikan prinsip supremasi sipil. “Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dengan baik,” tegasnya.
Sebagai penutup, Romadhon menekankan bahwa pemerintah perlu membuka dialog yang lebih konstruktif dengan publik agar tidak terprovokasi oleh spekulasi. “Transparansi adalah kunci agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil,” kata Romadhon.
