MUNA BARAT – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan keuangan daerah pada periode 2023–2024. Ia menuding kebijakan pemerintah sebelumnya penuh kepentingan pribadi hingga menyebutnya sebagai bentuk “perampokan” yang membebani kondisi fiskal saat ini.
“Itulah yang saya maksud, ada kepentingan-kepentingan yang tidak memikirkan daerah dan hanya mementingkan pribadi,” kata Darwin dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Darwin mengaku geram dengan warisan persoalan yang ditinggalkan pendahulunya. Mulai dari proyek jalan yang mangkrak hingga kasus hukum yang kini tengah ditangani Kejaksaan. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan ucapannya untuk bertemu langsung.
“Kalau ada yang tersinggung dengan kata ‘perampok’ itu, suruh ketemu saya. Supaya saya bukakan datanya, kenapa tahun 2023 dibuat begini dan 2024 dibuat begitu,” ujarnya.
Darwin menyebut kondisi fiskal daerah kini berat akibat kebijakan yang diambil sebelumnya. Menurut dia, seandainya pengelolaan anggaran dilakukan dengan perencanaan matang sejak awal, Muna Barat tidak akan terjebak dalam utang besar.
Ia mencontohkan belanja pegawai yang melonjak tajam. Pada 2021 dan 2022, belanja pegawai masih di bawah Rp150 miliar dengan ruang fiskal sekitar Rp200 miliar untuk belanja publik. Namun pada 2023, anggaran membengkak akibat penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan sejumlah kebijakan lain.
